Ratusan WNI korban perbudakan sindikat penipuan daring Kamboja memberontak dan melarikan diri diiringi suara letusan senjata. Mereka melawan petugas keamanan yang bersenjata laras panjang, laras pendek, pipa besi, hingga alat setrum.
Robi—bukan nama sebenarnya—tidak bisa berdiam diri ketika mengetahui kawannya sesama warga negara Indonesia (WNI) mati dibunuh sindikat penipuan Kamboja. Namanya Argo Prasetyo, anak muda berusia 25 tahun dari Desa Karang Rejo, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Argo meninggal dunia setelah ditemukan dengan kondisi memar dalam tong sampah di markas sindikat penipuan daring.
“Kalau nggak ada yang mati, nggak berontak kami. Kalau misal kerja kami enak, ngapain kami berontak sampai nyawa taruhannya,” kata lelaki asal Medan yang juga menjadi korban perbudakan sindikat penipuan daring Kamboja itu kepada detikX.
Robi dan beberapa WNI lain sebetulnya sempat berharap akan diselamatkan. Momen itu terjadi ketika perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh melakukan kunjungan ke markas sindikat ini beberapa hari setelah Argo meninggal. Robi dan tiga orang korban perbudakan lainnya menyebut markas sindikat itu dengan nama Kimsha, sebuah kompleks gedung baru di kawasan Chrey Thum, Provinsi Kandal, Kamboja, dengan tinggi masing-masing empat-lima lantai.
Namun, menurut Robi dan korban lainnya, KBRI tidak menemukan aktivitas mencurigakan ketika itu. Sebab, bos sindikat meminta para WNI bersembunyi di kamar dan dilarang melakukan aktivitas apa pun.
Setelah pemeriksaan dari KBRI itu, gedung Kimsha ditutup. Ratusan WNI yang bekerja dipindahkan ke gedung lain yang jaraknya tidak jauh dari lokasi sebelumnya. Namun lokasinya jauh lebih tertutup dan jauh dari permukiman warga. Sejumlah korban perbudakan yang detikX hubungi menyebut kawasan itu dengan nama Nova.
Di sini, para WNI kembali mengalami penyiksaan. Mereka diikat, dipukul, hingga disetrum nyaris setiap hari. Sampai-sampai seorang warga Madura bernama Rahmat tidak sanggup lagi mengalami penyiksaan itu. Dia lantas memutuskan bunuh diri dengan cara melompat dari lantai lima gedung sekitar pukul 2 dini hari waktu setempat.
“Dia (Rahmat) bilang, ‘Daripada aku dipukulin mati pelan-pelan, lebih baik aku lompat aja biar langsung mati’. Sampaikan aja di berita, siapa tahu ada keluarganya,” ungkap Robi.
Situasi ini membuat Robi dan puluhan WNI lainnya semakin merasa cemas. Mereka mulai merencanakan upaya pelarian.
Mula-mula hanya 20 orang. Namun, perlahan, gerakan ini semakin besar sehingga total ada sekitar 150-an WNI yang terlibat. Rencana pelarian berubah menjadi pemberontakan. Mereka membuat grup WhatsApp untuk mengoordinasikan pemberontakan itu.
Selama dua pekan mereka memetakan titik-titik mana saja yang bisa jadi pintu keluar. Setelah beberapa hari pemantauan, mereka mendapatkan tiga gerbang setinggi 3 meter yang bisa menjadi jalan keluar.
Dado, bukan nama sebenarnya, mengatakan tiga gerbang itu selalu dijaga ketat saat malam hari, tetapi agak longgar saat siang. Saat malam, jumlah penjaga mencapai puluhan orang. Sedangkan saat siang jumlahnya hanya 12 orang.
Masing-masing gerbang diawasi empat orang. Satu di dalam dan tiga lainnya berada di luar. Beberapa dari mereka memegang diduga senjata api laras panjang dan laras genggam, pipa besi panjangnya sekira 1 meter, dan alat setrum.
“Penjaga yang bawa (diduga) senjata api kurang-lebih enam yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, itu pistol kayak revolver,” kata warga Medan tersebut.
Meski tahu para penjaga memegang senjata, ratusan WNI tetap melihat ini sebagai peluang. Skema pemberontakan pun dimatangkan. Tanggal 17 Oktober 2025 ditetapkan sebagai waktu pemberontakan.
Hari, juga bukan nama sebenarnya, seorang warga Bogor yang ikut terlibat dalam pemberontakan itu, mengatakan semua telah bersiap melakukan pemberontakan sekitar pukul 11.00 saat jam makan siang. Ada dua tim yang disiapkan. Tim pertama bertugas melakukan gertakan dengan memojokkan beberapa penjaga gerbang.
“Tim kedua menyerang, untuk bikin kekacauan,” kata Hari.
Upaya pemberontakan nyaris berjalan mulus sebelum akhirnya salah satu penjaga melepaskan tembakan ke arah para WNI dan membuat mereka tercerai-berai. Dua orang dikabarkan terkena tembakan. Keduanya, disebut sejumlah saksi, menghilang dan tidak ada kabar sampai hari ini.
Total hanya 110 orang berhasil lolos. Sisanya masih tertahan dan barangkali harus kembali mengalami penyiksaan seperti hari-hari sebelumnya.
“Tidak bisa kami selamatkan karena penjaga makin banyak pegang senjata,” kata Dado.
Beberapa WNI yang berhasil lolos mengalami memar di sekujur tubuh setelah terkena pukulan dan setruman. Mereka harus menelusuri rawa-rawa dan persawahan sebelum akhirnya menemukan jalan setapak yang tidak jauh dari permukiman warga.
detikX bersama sejumlah korban pun menggelar pertemuan daring untuk memastikan koordinat tempat mereka disiksa. Berdasarkan kesaksian mereka dan memanfaatkan citra satelit, kami berhasil menemukan koordinat yang diduga sebagai markas sindikat penipuan itu.
Lokasinya berada di Provinsi Takeo, sekitar 5 kilometer dari perbatasan Kamboja-Vietnam. Sekitar 1 kilometer dari Sungai Angkor Borei. Di sekelilingnya tidak tampak bangunan apa pun, hanya ada hamparan hijau persawahan dan rawa-rawa.
Jika dilihat dengan Google Earth, per 20 Desember 2023, lokasi itu hanya hamparan tanah kosong. Belum ada gedung apa pun yang terbangun. Namun, jika dilihat dengan menggunakan satelit milik Apple, sudah tampak dua kompleks bangunan berdiri yang jaraknya terpisah sekitar 350 meter.
Kompleks pertama dengan luas 164.964 meter persegi atau 16,49 hektare. Ada sekitar 16 bangunan berbentuk persegi panjang yang tengah dalam proses pembangunan. Gedung-gedung ini berjajar dengan luasan masing-masing sekitar 1.536 meter persegi.
Selain itu, ada tiga bangunan dengan bentuk persegi dengan luasan sekitar 2.304 meter persegi. Sedangkan sisanya merupakan bangunan-bangunan kecil yang sulit dihitung luasnya karena memiliki ukuran yang berbeda-beda.
Satu kompleks gedung lainnya memiliki luas sekitar 67.089 meter persegi atau 6,71 hektare. Di kompleks ini terdapat enam gedung dengan bentuk huruf U seluas kira-kira 13.376 meter persegi dan satu gedung yang berbentuk persegi panjang dengan luas sekitar 6.688 meter persegi.
Di lokasi inilah, para WNI diduga diperbudak sindikat penipuan daring Kamboja. Di Google Maps, titik koordinat lokasi perbudakan itu ditulis dalam aksara China dengan nama Shengming zhong dian zan, yang berarti ‘akhir kehidupan’.
Dari situ, mereka berjalan sekitar 8,45 kilometer untuk sampai ke pertigaan Sampov Poun sebelum akhirnya disetop polisi Kamboja. Di situ, mereka diminta masuk ke mobil dan dibawa menuju kantor polisi Chrey Thum. Sebagian menolak dan lebih memilih jalan kaki.
“Kami kira polisi ini dibayar cungkok (atasan di perusahaan), ternyata kami dikawal dibawa sampai ke kantor polisi. Karena kami takut kan, jadi kami jalan terus sampai kakiku juga lecet, panas siang hari jalan di jalan cor-coran,” kata Robi.
Sekitar 99 orang mendekam di kantor polisi Chrey Thum selama dua hari. Sebelas lainnya dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka-luka.
Mereka lalu dijemput perwakilan KBRI untuk dibawa ke rumah detensi imigrasi Phnom Penh. Sampai 25 Oktober lalu, sekitar 81 WNI sudah pulang ke Indonesia dengan biaya sendiri. Sebagian lainnya masih menunggu di rumah detensi.
Pemerintah Indonesia menolak membayar ongkos kepulangan mereka karena mereka dianggap belum memenuhi unsur sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Padahal, kata Dado, kebanyakan mereka bisa sampai ke Kamboja lantaran ditipu sindikat penipuan daring dan dijual dari satu sindikat ke sindikat lainnya.
“Kebanyakan dari kami ini dijual oleh perusahaan dengan kondisi paspor sudah nggak ada. Paspor diambil perusahaan sebelumnya,” ungkap Dado.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, menolak memberikan komentar terkait temuan-temuan detikX. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang membenarkan soal status para WNI tersebut yang belum dianggap sebagai korban TPPO.
“Asesmen awal, ada indikasi mereka bekerja secara profesional di aktivitas ilegal, yaitu online scam/gambling sehingga, berdasarkan pemeriksaan awal, belum terpenuhi indikator sebagai korban TPPO berdasarkan UU TPPO,” ungkap Yvonne melalui pesan tertulis.
Sedangkan terkait temuan lainnya, termasuk soal korban meninggal dan bunuh diri, Yvonne mengatakan saat ini Kemlu bersama KBRI Phnom Penh dan otoritas setempat masih melakukan verifikasi dan pendataan. Pemerintah, kata Yvonne, belum bisa memastikan soal peristiwa tersebut sebelum ada hasil pemeriksaan resmi dari kepolisian Kamboja.
Terkait dugaan lokasi markas sindikat penipuan itu, Yvonne meminta detikX memberikan titik koordinatnya kepada Kemlu. “Agar dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti,” pungkas Yvonne.